Jumat, 15 Februari 2013

Pajak : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)


Hai sobat 3 pilar. Sekarang ini saya akan memposting tentang materi pajak. Postingan pajak yang sudah saya buat sebelumnya adalah merupakan makalah atau tugas kuliah saya. Saya akan mencoba membuat postingan pajak yang sesuai dengan materi brevet pajak yang saya ikuti tahun 2012 lalu. Baiklah langsung saja untuk postingan kali ini saya akan membahas mengenai KUP.

Sebelumnya saya akan memaparkan daftar isi atau daftar materi pajak yang akan dibahas kedepannya dalam blog ini.
Materi 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Materi 2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Materi 3 Pajak Bumi dan Bangunan
Materi 4 Bea Perolehn Hak atas Tanah dan Bangunan
Materi 5 Bea Materai

Untuk setiap materi diatas akan dibagi lagi dalam beberapa Bab dan sub Bab. Kali ini saya akan membahasa Materi 1 KUP.
Materi 1 KUP
Bab 1 UU KUP                                                         Bab 6 Pemeriksaan Pajak
Bab 2 NPWP dan PKP                                           Bab 7 SKP dan STP
Bab 3 Pembukuan dan Pencatatan                     Bab 8 Sengketa Pajak
Bab 4 Surat Pemberitahuan (SPT)                       Bab 9 Imbalan Bunga
Bab 5 Pembayaran Pajak


Bab1 UU KUP
A. Landasan UU KUP
B. Undang-Undang KUP
C. Self Assessment

A.     Landasan UU KUP
UU KUP lahir atau terbentuk tentunya berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum pajak mengacu pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Amandemen ke-3 UUD 1945, disahkan tanggal 10 November 2001 menjadi pasal 23A.
Pasal 23 ayat 2 :
“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.”
Pasal 23A :
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

B.     Undang-Undang KUP
UU KUP merupakan hukum formal (perdata) dimana sifatnya hanya mengatur tata caranya saja, yaitu tata cara dari pajak (formalitas). Sedangkan hukum material (pidana) yaitu yang berisi mengenai penghitungan dari pajak itu sendiri.
Hukum formal à KUP, UU Pengadilan Pajak.
Hukum material à UU PPh, UU PPN, UU PBB, dll.
UU KUP pertama kali diundangkan yaitu UU No.6 tahun 1983 dan sampai dengan sekarang ini sudah mengalami tiga kali perubahan, diantaranya :
Perubahan 1 à UU No.9 tahun 1994
Perubahan 2 à UU No.16 tahun 2000
Perubahan 3 à UU No.28 tahun 2007

C.    Self Assessment
Jiwa self assessment terdapat dalam pasal 12 UU KUP. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment. Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya dalam hal ini wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

Sekian dulu ya. Materi berikutnya akan diposting nanti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar